Pesan Komisi V kepada Menhub dan Menteri PUPR: Harus Susun Program Langsung ke Masyarakat
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw usai Raker Komisi V di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2024). Foto : Arief/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw meminta para menteri, khususnya Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR untuk membuat program-program yang berbasis pada masyarakat langsung. Menurutnya hal itu perlu ditingkatkan karena saat ini hal itulah yang dibutuhkan masyarakat.
“Bantuan-bantuan padat karya pada masyarakat ini yang perlu ditingkatkan karena masyarakat yang mendapat itu memang masyarakat yang betul-betul sangat membutuhkan ya kan, seperti (program) Bedah Rumah,” ujar Roberth kepada Parlementaria usai Raker Komisi V di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2024).
Ia pun bercerita bahwa masih banyak masyarakat yang berada di luar jawa seperti Papua, Kalimantan, maupun daerah daerah terpencil lainnya yang belum memiliki hunian yang layak. Maka dari itu, menurutnya masyarakat seperti itu perlu mendapatkan subsidi. “Jadi ke depan kami harapkan bahwa pemerintah lebih fokus untuk memberikan subsidi itu betul-betul kepada masyarakat yang sangat membutuhkan,” lanjutnya.
Adapun kepada Menteri Perhubungan, Komisi V berharap daerah-daerah dapat tetap diprioritaskan untuk mendapatkan subsidi transportasi.
“Itu kan daerah-daerah seperti daerah kami yang ada di Papua itu kan daerah-daerah yang tidak bisa dihubungi, dilalui oleh transportasi lain selain pesawat udara. Kalau (anggaran) tinggal Rp100 miliar bagaimana ke depan?” jelas politisi Fraksi Partai NasDem ini.
“Kami minta perhatian dari Saudara Menteri (Perhubungan) ini harus betul-betul, jangan dengan keterbatasan anggaran yang ada nanti masyarakat kami tidak bisa mendapat akses keluar dari sana, tidak bisa mendapat akses subsidi angkutan kargo dan sebagainya,” tegasnya.
Ia menilai, bahwa selama ini sudah banyak bantuan dan subsidi yang diberikan kepada masyarakat di kota. Namun pada daerah daerah, terutama terpencil, justru sebaliknya.
“Kalau kita bicara masyarakat kota semua sudah ada, kurang apa, ya kan? Tetapi masyarakat-masyarakat di daerah pelosok itu dia mau kemana? dia cuma mengharapkan uluran tangan dari Pemerintah. Maka pemerintah harus bisa hadir di sana,” tegasnya.
Roberth berharap, masyarakat yang berada di daerah, bisa menjadi perhatian pemerintah. “Yang kami harapkan juga bahwa agar kementerian dan K/L lembaga ini betul-betul bisa memaksimalkan anggaran yang sudah kami putuskan,” tutupnya. (hal/rdn)
